Online Service
Poling
Bagaimana pelayanan Website kami ?
 

Kegiatan

PENGADILAN AGAMA KUDUS MELAKSANAKAN KEGIATAN

RUKYAT DI PANTAI KARTINI JEPARA

 

Gbr. Ketua Pengadilan Agama Kudus (1 dari kiri) sedang mengikuti acara rukyat menetukan awal 1 Ramadhan 1432 H di Pantai Kartini Jepara

         Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 pukul 17.30 WIB Tim  Badan Hisab Rukyah  Daerah ( BHRD ) Kabupaten Kudus, melaksanakan kegiatan rukyatul hilal awal Ramadlon 1432 H. di Pantai Kartini Kabupaten Jepara, dengan mengundang dan mengajak majelis isbat rukyatul hilal Pengadilan Agama Kudus. Majelis isbat rukyatul hilal untuk menetukan awal 1 Ramadhan 1432 H ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. H. Wahid Abidin, MH, . Sedangkan Majelis isbatnya dipimpin oleh Wakil Ketua PA Kudus H. Hassanuddin, MH . Dan dengan didampingi oleh Drs. H. Lukman Hakim, selaku paniteranya. Turut hadir pula instansi/ormas tingkat Jawa Tengah dan kabupaten/kota dari Jepara, Kudus, Demak, Pati, antara lain  Kementrian Agama (Kemenag), Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD), Pengadilan Agama Jepara,  MUI,  NU. Juga hadir perwakilan kampus, Stain Kudus, Inisnu Jepara, MA TBS Kudus, juga Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Jepara.

Last Updated (Tuesday, 02 August 2011 02:28)

Read more...

 
S.O.P. Perkara
Prosedur Pengajuan Kasasi

1.      Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama Kudus dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

2.      Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

3.      Panitera Pengadilan Agama Kudus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

Last Updated (Wednesday, 20 July 2011 03:18)

Read more...

 
S.O.P. Perkara

PROSEDUR PENGAJUAN BANDING

1.      Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama Kudus dalam tenggang waktu :

a.       14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan,  pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;

b.      30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

2.      Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).

3.      Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)

4.      Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)

Last Updated (Wednesday, 20 July 2011 03:18)

Read more...

 
Kumpulan Artikel

KEDUDUKAN, KEWENANGAN

DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

1.      Dasar Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1)      Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh

a)       Pengadilan Agama

b)      Pengadilan Tinggi Agama

2)      Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

2.      Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49  UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang :

Last Updated (Friday, 08 July 2011 06:00)

Read more...

 
Kumpulan Artikel

 

Absensi Sidik Jari (Finger Print)

            Untuk meningkatkan disiplin pegawai serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, untuk pertama kalinya mulai tanggal 6 Januari 2011, Pengadilan Agama Kudus melakukan pengenalan mesin absensi Sidik Jari (finger print) yang tak lain merupakan proses pengenalan pola dan pengolahan citra dalam bidang teknologi di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

            Mesin absensi sidik jari dipasang di bagian ruang depan antara ruang Meja III dan tangga menuju lantai II di Pengadilan Agama Kudus. Untuk persiapannya dilakukan sosialisasi dan ujicoba selama setengah bulan. Pegawai dan hakim di Pengadilan Agama Kudus juga sudah

Last Updated (Friday, 04 March 2011 02:22)

Read more...

 
Kumpulan Artikel

 Dimuat Oleh : Hirpan Hilmi

Sumber : Badilag.net


Para peserta muhibbah dari PA-PA se Kaltim sangat kaget, ketika mendapat informasi dari Tuan Kasim Bin Sauji, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah (MRSy) Tawau bahwa di Mahkamah tersebut jumlah perkaranya tiap tahun mencapai 2.000, sedangkan hakimnya hanya 1 (satu) orang saja, yang sekaligus menjabat sebagai Ketuanya. Kini jabatan hakim itu dipegang oleh Yang Arif Tuan Nurul Husni, tokoh yang nampak alim, berwibawa dan masih muda.

Rasa kaget itu bertambah pula, ketika Tuan Taufiq Bin Ali, Timbalan Pendaftar di Mahkamah Tinggi Syari’ah (MTSy) Kota Kinabalu menginfokan bahwa jumlah hakim Mahkamah Syari’ah se negara bagian Sabah hanyalah 9 orang, sementara jumlah perkaranya bisa mencapai 18.000 setiap tahunnya.

Jumlah hakim itu adalah 3 orang di MTSy, dan masing masing 1 (satu) orang pada setiap MRSy yang jumlahnya di negara bagian Sabah  ada 6 mahkamah.

Lalu bagaimana cara kerja hakim-hakim itu dalam menangani perkara yang diajukan di mahkamah?

 

Sistem Mediasi Berhasil, Kerja Hakim Menjadi  Ringan.

Walaupun di MSy Sabah tidak dikenal lembaga mediasi, persis seperti di pengadilan Indonesia, upaya perdamaian di sana berjalan baik dan keberhasilannya mencapai lebih dari 80%.

Dalam prosedur jalannya perkara di MSy, setelah perkara didaftar sebelum disidang, ada suatu proses yang dikenal dengan istilah “sebutan”  atau “pra-bicara”.  “Sebutan” pertama harus sudah dilakukan paling lambat 3 hari setelah perkara didaftar. “Sebutan”  harus sudah selesai paling lambat  21 hari sejak pendaftaran. Sedangkan penyelesaian perkara harus sudah dapat dilakukan dalam tempo 30 hari sejak selesainya “Sebutan”.

Last Updated (Tuesday, 06 July 2010 00:59)

Read more...