• Home
  • SOP
    • SOP KEPANITERAAN
    • SOP KEPANITERAAN HUKUM
    • SOP JURUSITA
    • SOP BAGIAN UMUM
    • SOP KEUANGAN
    • SOP KEPEGAWAIAN
    • SOP Pengaduan
    • Pengambilan Akta Cerai
  • Peraturan & UU
    • Produk UU RI
    • Peraturan institusi
    • Buku 2 Administrasi PA
    • HIR
    • KHI
    • UU No 3 Tahun 2006
    • UU No 7 Tahun 1989
  • Pelayanan Publik
    • Hitung Waris Online
    • Laporan Sidang Keliling
    • Hak-Hak Pencari Keadilan
    • Siadpa Web
    • SOP Pelayanan Publik
    • Putusan dan Penetapan
  • Lap. Bulan
    • Rekapitulasi Informasi
    • Statistik Penerimaan Perkara
    • Keuangan Perkara
    • Realisasi Anggaran DIPA
    • PNBP
  • Peta Web PA Kudus
  • Web Link
    • PTA & PA Se-Indonesia
    • Lembaga Negara
    • Pemerintahan & Peradilan
  • Pencarian
  • Lain-lain
    • Agenda Pimpinan
    • Kebijakan Pimpinan
Menu Utama
  • Profil Pengadilan
    • Tupoksi
    • Yurisdiksi
    • Alamat
    • Struktur Organisasi
    • Daftar Pejabat
    • Profil Pejabat / Pegawai
    • LHKPN
    • Sejarah
    • Visi Misi
  • Rekap Peraturan MA-RI
  • Naskah Peraturan MA-RI
  • Nasehat Hukum MA-RI
  • Rencana Umum Pengadaan
  • Perjanjian Pihak Ketiga
  • Rekapitulasi Informasi
  • Pedoman Perilaku Hakim
  • Kaidah Hukum Yurisprudensi
Kepaniteraan
  • Register Perkara
  • Perkara Diterima
  • Perkara Diputus
Kesekretariatan
  • Surat Dinas
  • Daftar Inventaris
  • Informasi Pengadaan
  • Ortala
  • Profil Personil
  • Statistik Kepegawaian
  • Indikator Kinerja Utama
  • Perjanjian Kinerja
  • Rencana Kinerja Tahunan
  • Rencana Strategis 2015-2019
  • LAKjiP
  • Lap. Tahunan
  • REVIU SAKIP
  • SOP Kesekretariatan
  • PROGJA
Transparasi Peradilan
  • Prosedur Beracara
  • Biaya Proses Perkara
  • Hak Pihak Berperkara
  • Pelayanan Informasi
  • Hak Pemohon Informasi
  • Biaya Salinfo
  • Putusan dan Penetapan
  • Statistik Perkara
  • Proses Perkara
  • Laporan Biaya Perkara
  • Waskat
  • Penelitian
  • Maklumat Pelayanan
  • Agenda Sidang
  • Informasi Peradilan
    • Prinsip Mengadili Perkara
    • Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan
Tranparasi Anggaran
  • DIPA dan LRA
    • Realisasi Anggaran DIPA
    • Pagu Anggaran
  • Laporan Keuangan
  • Laporan Keuangan DIPA
Pengaduan
  • TLHP Pelanggaran
  • Rekap Sanksi Disiplin
  • Detil Sanksi Disiplin
  • Putusan MKH
  • Tata cara Pengaduan
  • Hak Pelapor dan Terlapor
  • Form Pengaduan Online
  • Alur Penanganan Pengaduan
  • SOP Pengaduan
  • Mekanisme Pengaduan
  • Permohonan Informasi
  • Prosedur Pelayanan Informasi
Interaktif
  • Kegiatan Internal
  • Kegiatan Eksternal
  • Artikel Peradilan Agama
  • Hitung Waris
Pelayanan Publik
  • Laporan Sidang Keliling
  • Hak-Hak Pencari Keadilan
  • Hitung Waris Online
  • Siadpa Web

PostHeaderIcon Ortala

Monday, 23 April 2012 06:07 | E-mail
Kepegawaian

Organisasi Tata Laksana

Berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi kesekretariatan kepegawaian dan keuangan pengadilan :

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN

1.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979

Tentang Daftar Riwayat Hidup

3.

Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974

Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975

Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

6.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

8.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980

Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980

Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil

11.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984

Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta

12.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

 

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 

 

4.

UU No. 1 Tahun 1971

Tentang Pokok Pokok Kearsipan

5.

Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004

Tentang Pedoman Kearsipan

6.

Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007

Tentang Memberlakukan Buku I

7.

Perpres No 54 tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

8.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah

 

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1.

UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

2.

UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

3.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

6.

Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011

Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 45 /PMK.05/2007

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

8.

Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.05/2008

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Keuangan No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

9.

Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005

Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007

Tentang Tentang Bagan Akun Standar

11.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

12.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009

Tentang Perencanaan Kas

13.

Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011

Tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2011

14.

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007

Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

15.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

16.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

18.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

19.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

20.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

21.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

22.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

23.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011

Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

24.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

25.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

26.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

27.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

28.

Uu No 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

29.

Uu No 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

30.

Uu No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

31.

Pp No 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

32.

PP NO 8 TAHUN 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

 

Last Updated (Wednesday, 11 July 2012 23:58)

 

Copyright © 2012 Tim IT PA Kudus.
Jl. Raya Kudus-Pati Km. 4 Dersalam, Kudus.