RAPAT KOORDINASI BULAN JANUARI 2019
Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. Ali Mufid mengatakan, sudah banyak program dan kegiatan menanti di bulan Januari dan Februari 2019, sehingga perlu persiapkan dan kekompakan team Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Diantaranya :
1. Dirjend Badilag menekankan sebelum tanggal 17 Januari 2019 sistem informasi pelayanan pengadilan (SIPP) dan WEBSITE di tiap Pengadilan Agama harus sudah seragam sesuai kriteria yang di tentukan Mahkamah Agung RI.
2. Sebagai implementasi kerjasama dalam hal penyampaian salinan putusan/penetapan, diharapkan seluruh Peradilan Agama menjalin hubungan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Dalam waktu 2 bulan sekali semua Pegawai dilingkungan Peradilan Agama harus meng-update data kesehatan pribadi melalui Aplikasi SIKEP.
4. Pelayanan publik harus selalu dikedepankan menurut standar PTSP baik sarana maupun prasarananya.
5. Tanggal 31 Januari - 1 Februari 2019 di Semarang akan diadakan RAKERDA sekaligus pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
6. DIPA penyerapan diharapkan....
Hal itu dikemukakan oleh Drs. Ali Mufid dalam memimpin rapat koordinasi bulan Januari 2019 diruang Aula Pengadilan Agama Kudus, Rabu 16/1.
Dari beberapa program dan kegiatan diatas, urai Drs. Ali Mufid, terlihat sangat jelas bahwa melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, menjadi tolok ukur kemajuan sistem modern sekaligus tuntutan jaman yang harus diikuti oleh seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik termasuk Peradilan Agama. Dirjend Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebagai pembina Peradilan Agama tidak ada hentinya menekan, membuat terobosan, menciptakan mekanisme pelayanan publik yang prima, transparan, ekonomis serta melalui program terbarunya yakni zona integritas WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani).
Sebagai upaya untuk menunjang program pelayanan publik diatas dibutuhkan kemampuan para personal yang bertanggung jawab sesuai slogan Pengadilan Agama Kudus, MANTAP; (Melayani, Amanah, Normatif Transparan, Akuntan dan Profesional), serta kekompakan aparatur. Oleh karena itu, wajib kepada seluruh aparatur Peradilan Agama untuk aktif meng-update data kesehatan pribadi setiap 2 bulan sekali melalui Aplikasi SIKEP.
(Ryd)